pengelolaan perikanan. 1. pengelolaan perikanan

Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis Journal Of Tropical Fisheries Management. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Foto : KKP . Ir. Pendekatan ekosistem menjadi model yang dipilih Pemerintah Indonesia untuk diterapkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Sehingga, pada saat ini tercatat sebanyak 550 rencana aksi untuk seluruh isu/permasalahan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Divisi Manajemen Sumberdaya Perikanan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan IPB University Jl. (021) 3519070 EXT. Deskripsi: merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI) Manfaat Internal: Pemberian ijin Surat Ijin Penangkapan Ikan. 26/PERMEN-KP/2013, BN. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan. kkp. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Tipe Dokumen. Raya. Anderson et al. Urutan prioritas pengembangan KKP yang direkomendasikan adalah di WPPNRI 571, 718, 572, 712, 716, dan 717. dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan akan tetap lestari atau abadi sepanjang zaman. T. WPPNRI 711: Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat sebagai provinsi fokus Perikanan harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Peran. kkp. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan. Perumusan pemikiran melalui berbagai karya nyata, termasuk buku harus terus dilakukan. Manajemen perikanan skala kecil masih menjadi kendala karena kekurangan data dan kurangnya informasi tentang perikanan. Dock Dock dengan pekerjaan dan tanpa pekerjaan 3. 01/MEN/2009 TENTANG WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. (2021). Agatis, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, Indonesia Pembangunan berkelanjutan pada bidang perikanan mencakup tiga aspek utama yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN. Koordinasi 4. status dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada tingkat WPPNRI. Kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Masalah-masalah pengelolaan kawasan perikanan dinilai masih banyak, sedangkan kapasitas SDM dan sarana, serta anggaran disebut terbatas. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. Memperkuat pemberantasan dan penegakan IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing 6. 1. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu. 33(1): 1 11. ABSTRAK: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti. , 2010). Kelemahan dalam pengelolaan pembangunan perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat (Mulyadi, 2007: 29), yaitu: (1) Bersifat teknis (2) Berkaitan dengan kebijakan (3) Berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan (4) Kondisi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan perikanan 1. persiapan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya; b. Perikanan skala kecil di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Adapun kompetensi khusus yang harus Anda kuasai berupa kemampuan. 2020 No. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan 3. Sejumlah pihak membahas rancangan Roadmap Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan 712, 713, 714 dan 573. Judul. Hasil dan Pembahasan . go. 16 - 18 4 10. Tipe Dokumen. Sementara itu dalam Buku Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), 2005. Pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Bangka pada beberapa kurun waktu terakhir menunjukkan produktivitas yang semakin menurun. (021) 3519070 EXT. , & PratiwiM. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, - 4 - penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut. kkp@kkp. Pada metode purposive sampling, nelayan dan kapal yang dipilih secara acak yaitu sebanyak 3 kelompok nelayan dengan jumlah kegiatan. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 23. Soedarto, S. 16 Jakarta Pusat Telp. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status keberlanjutan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengaruhnya terhadap lingkungan serta masyarakat di perairan Selat Madura. API Ramah LingkungannsBBPI. Pulo Raya memiliki luas wilayah sebesar 2 km2 dengan elevasi ketinggian Pulo Raya antara 0–30 m di atas permukaan laut. Jumlah hasil tangkapan yang rendah menghasilkan keuntungan yang rendah pada setiap upaya penangkapan. Wilayah pengelolaan perikanan 714 merupakan salah satu WPP NRI yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Waktu penelitian ini adalah bulan Februari sampai dengan Oktober 2018. WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA Amiek Soemarmi*, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Tahun. KOMPAS. perikanan, tidak jarang menimbulkan kerugian bbesar terutama di saat produk ikan melimpah. kkp. 7433 – Fax. Prinsip Blue Economy Pdalam Laporan Prototipe Model Blue Economy dalam erencanaan Zona Bu di aya Perikanan Laut Prinsip Pelaksanaan Efisiensi sumber daya alam (Nature’s Efficiency) 1. Luasan ZEE ini dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang memiliki karakteristik tersendiri, baik ekologi, sumber daya, infrastruktur, kapasitas sumber daya. id . 10 Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di. Oleh karena itu, saya mendukung penuh upaya dari berbagai pihak yang berkomitmen merumuskan pemikiran, melaksanakan aksi, dan menerapkan pengelolaan perikanan dengan pendekataan dalam praktek pengelolaan perikanan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk KPP PUD (Kawasan Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Umum Daratan) merupakan kawasan pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi. A. d. untuk perikanan di Korea (Zhang et al. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 1. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 201, Volume 1 No. kkp@kkp. jppt@apps. Laporan ini merupakan hasil sintesis dari studi ekplorasi kondisi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia ditinjau dari perspektif pendekatan ekosistem untuk perikanan (ecosystem approach to. Sementara itu, muatan RPP TCT mencakup 8 arah dan fokus kebijakan pengelolaan perikanan TCT. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan. JAKARTA, KOMPAS. nelayan agar tercapainya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Noija D, Martasuganda S, Murdiyanto B, Taurusman AA. KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014 f KATA PENGANTAR Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 dan mempunyai potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan. Tujuan Pengelolaan Perikanan di Indonesia Sesuai amanat UU No. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk. 17 Gatot dalam Marlina dan Faisal Riza, Op. Sementara itu, Lektor Kepala bidang keahlian Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Sedangkan sumber daya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat maupun laut), oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut (Mubiyarto, 1994). Di sinilah model pendekatan ekonomi perikanan dengan menggunakan metode surplus produksi lebih dikenal dengan teori Gordon-Schaefer. NOMOR: SP. , 2009), serta pengelolaan perikanan skala kecil di Filipina (Pomeroy et al. Tujuan penelitian ini untuk menyusun opsi pengelolaan terbaik pada perikanan purse seine di Pemangkat dengan menggunakan Model Fox pada Surplus produksi dan data 10 tahun dari PPN Pemangkat. pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. Perikanan Berkelanjutan Hadapi Banyak Tantangan. id Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711mengatasi pelanggaran pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh nelayan tradisional. Tual,. B. 32 of 2004 and caused the authority of local governments in the exploration. Pengelolaan Perikanan Di WPP 716 - Ridwan S - Update | PDF. 3 pembangunan perikanan pada khususnya dan pembangunan wilayah pesisir dan lautan pada umumnya. tentang estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia. Since 2010, the publication of JPHPI has been jointly managed by the Department of Aquatic Product Technology IPB University in collaboration with. Kolaborasi lintas pemerintah dan melibatkan pemangku sampai tingkat lokal diperlukan guna mewujudkannya. 5. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia, The Nature Conservancy – Southeast Asia Center for Marine Protected Areas, Bali, 2007. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka penyuluhan; c. Zuzy Anna, M. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan. Pengolahan hasil kelautan dan perikanan merupakan penanganan pasca produksi tangkap menggunakan sarana prasarana dan teknologi (Riyanto dan Mardiansjah, 2018). wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia. (021) 3864293 Email: humas. 299, jdih. 17Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan 16 Supriadi dan Alimuddin, Op. Bentuk segar dalam artian masih bentuk ikan hidup/beku dan hanya pada bagian-bagian tertentu tubuh ikan yang dibuang, sedangkan. Ruang lingkup Biologi Perikanan meliputi 2 cabang kajian yang saling terkait. 10. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Besar. Pasal 3 Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: a. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. A. bahwa untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan guna peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan melalui peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan… Maria Yanti Akoit, dan Mardit Nalle kaidah-kaidah kelestarian dan berkelanjutan (Wahyudin, 2007). Sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah, baik yang berasal dari perairan laut maupun perairan darat. Mempertimbangkan penyebaran ikan karang pada perairan laut sekitar Pulau Seram yang tak sampai 12 mil laut dari pantai, pengelolaan. Pengelolaan perikanan di perairan perbatasan menghadapi masalah kerusakan lingkungan laut. Tidak satupun negara di Kawasan ini menjadi peserta pada . MODEL PENGELOLAAN. Wiro Wirandi. perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh partisipasi, kerjasama, dan dukungan semua pihak. 829, jdih. Tercapaianya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian SDIUpaya mencapai pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan pembangunan perikanan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Baca Juga: Menurut Yanti, kebijakan yang berorientasi pengelolaan berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis science based policy sangat diperlukan. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. January 1978 · Ocean Development and International Law. Usulan program strategis yang terkait dengan pengelolaan perikanan pantai di Kota Tegal yaitu pengembangan alat tangkap secara mandiri, pengawasan bersama. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, Desember 201, Volume 1 No. Mengelola potensi perikanan tuna menjadi tantangan yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan , amfibi , dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) mengalami perubahan dan pemutakhiran sesuai dengan tuntutan perkembangan pengelolaan perikanan dan status administrasi. com –Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. Lebih detail, tujuan pengelolaan perikanan dengan menerapkan konsep EAFM adalah untuk mencapai keberlanjutan sumber daya ikan dan habitat, sosial ekonomi, dan tata kelola. Jakarta - . Pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh domain EAFM diperoleh nilai komposit berkisar 30,0 – 63,6 dengan nilai rata-rata 52,4. Dokumen ini berisikan tentang pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan jenis bigeye tuna, yellow fin tuna, dan skipjack tuna di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713, 714 dan 715. Pembentukan kelembagaan unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan sumberdaya ikan di 11 WPPNRI yang memajukan perikanan Indonesia dengan mengedepankan dan melayani nelayan Indonesia sebagai pelaku utamanya. Punvito Martosubroto* Global fisheries production has been marked by the fast growing pattern of capture fisheries production. pemasaran ikan sidat di unit pengelolaan perikanan budidaya Desa Deket, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Bachtiar et al. ac. Pada konsep pengelolaan perikanan dikenal suatu sistem pengololaan perikanan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based Fisheries Management (CBFM). ABSTRAK: a. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan - 3 - keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang. Tabel 1. MENTERI KELAUTAN DAN. Teknologi tersebut harus dipasang, agar pemantauan dan pengelolaan. E. Aktifitas perikanan sangat beragam dan berbedaKonsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil, Makassar, 6-8 September 2023 — Penguatan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (LPP WPPNRI), akan dilaksanakan Ujicoba Pertemuan LPP WPPNRI 715 dengan format restrukturisasi Unit. Tipe Dokumen. Rekomendasi ahli Biologi Perikanan diperlukan untuk pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan konservasi. Baca juga: Pengelolaan Perikanan akan Berbasis Wilayah. Perikanan darat adalah semua usaha perikanan yang tidak dilakukan di laut luaspelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepmen KP tersebut. (2020). 1. Saat ini, beberapa aturan tengah disusun untuk mengimplementasi kebijakan baru tersebut. a. 7433 – Fax. Pelaksanaan pengelolaan perikanan pantai dalam rangka pembangunan perikanan bertujuan untuk: 1. Selama sebulan waktu berjalan, beragam program sudah dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, ataupun ekologi. Transformasi Pengelolaan Perikanan Mendorong Pemerataan Ekonomi. Wujudkan Ekonomi Biru, KKP Terapkan Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2022. al.